Presiden diminta segera membentuk Badan Legislasi Pemerintahan ini yang diharapkan mampu mengatasi beragam persoalan hiper dan tumpang tindih (saling bertentangan) berbagai regulasi sekaligus mereformasi sistem penataan regulasi di Indonesia\ Presiden Joko Widodo sudah menandatangani berlakunya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu yang diatur…
Pemerintah berencana membentuk badan regulasi nasional untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan. Hingga 2018, ada lebih dari 42 ribu peraturan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Sebagai salah seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, saya setuju dengan pembentukan badan ini karena Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang mampu menyaring, menyelaraskan, dan merumuskan…
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi…
Beberapa waktu lalu, negeri ini digaduhkan oleh kontroversi pembangunan kereta cepat (high-speed train) jurusan Jakarta-Bandung. Kegaduhan ini bermula pasca ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Walini, Bandung Barat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri acara ground breaking tersebut. Padahal, kementerian yang dipimpin Jonan merupakan regulator perkeretaapian di Indonesia. Dari sinilah kontroversi…
Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…
Pada tahun 2020, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai omnibus law, mendapat reaksi yang sangat keras dari publik. Pandangan publik diarahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang meloloskan undang-undang tersebut. Upaya berbagai kalangan mengawal proses pembentukan UU Cipta Kerja di ranah legislatif merupakan langkah yang penting. Ini berlaku…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 40 rancangan undang-undang untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna DPR pada Desember lalu. Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menyertai penetapannya. Pertama, pengesahan ini sudah begitu terlambat. Sebagaimana yang pernah saya utarakan dalam tulisan “Urgensi Perubahan Program Legislasi Nasional” di Koran Tempo…
Di masa pandemi ini (betapa lelahnya menggunakan ungkapan ini selama hampir dua tahun), salah satu cara menjaga kewarasan adalah dengan menonton layanan streaming film, baik serial atau film panjang. Salah satu yang paling populer adalah serial Korea berjudul “Squid Game” yang bercerita tentang kompetisi maut berbasis permainan anak-anak dengan peserta orang-orang yang memiliki tunggakan hutang…