Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM (UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), Mary Lawlor, mengeluarkan pernyataan pers (26/11/2021). Lawlor mengingatkan pemerintah Indonesia, agar segera berhenti melakukan judicial harassment pada para pembela HAM. Dua kasus terpisah disinggung Lawlor: laporan pencemaran nama baik dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap aktivis ICW Egi Primayogha dan Miftachul Choir,…
Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam Sektor sumber daya alam (SDA) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian negara sekaligus memiliki implikasi besar terhadap lingkungan dan hajat hidup banyak orang. Pengelolaan SDA dapat menjadi modal utama pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Sumbangan SDA…
Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…
Ulang tahun sebuah organisasi biasanya membawa kita ke momentum reflektif; menengok ke belakang, memandang ke sekitar dan menerawang jauh ke depan. Kita membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Kita menyesalkan serta menertawakan apa yang pernah terjadi. Kita berharap pada apa yang mungkin terjadi. Tahun ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berusia 22 tahun. Ibarat…
Permasalahan teknis aturan penyusunan RUU, konflik internal di lembaga pemerintahan, politis. Namun, berlakunya UU No.15/2019 menjadi pemicu bagi DPR untuk meningkatkan kerja legislasi dalam pembahasan RUU. Secara kuantitas kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding dua periode sebelumnya. Selain kuantitas, kualitas (materi muatan) produk legislasi kerap berujung “gugatan” ke Mahkamah Konstitusi (MK)…
In his closing remarks at the National Conference on Constitutional Law in Jakarta a couple of weeks ago, State Secretary Pratikno conveyed President Joko “Jokowi” Widodo’s desire to carry out regulatory reform. Among the efforts is to establish a special body to harmonize regulations and legislation. The issue of regulatory disharmony was initially raised in…
Pemerintah berencana membentuk badan regulasi nasional untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan. Hingga 2018, ada lebih dari 42 ribu peraturan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Sebagai salah seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, saya setuju dengan pembentukan badan ini karena Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang mampu menyaring, menyelaraskan, dan merumuskan…
“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Permasalahan kriminalisasi ini terletak pada perspektif penyusunan kebijakan dan…
Pada Hari Ibu biasanya muncul pembahasan soal peran ibu di ranah domestik versus publik. Eskalasi perdebatannya bisa memuncak jadi Hari Ibu versus Hari Perempuan. Memperingati ibu atau memperingati perempuan? Menjelang 22 Desember tahun ini, saya teringat dengan satu peran perempuan lain yang tak pernah dibicarakan: perempuan yang berperan sebagai mentor atau kakak. Saya terlahir sebagai anak…