Jakarta: Pembentukan holding alias induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara di sektor pertambangan tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga…
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding pertambangan. Adapun pembentukan holding pertambangan tersebut akan melibatkan tiga perusahaan tambang pelat merah, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dan induk usaha holding tersebut adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Faiz Aziz, Direktur…
Bugivia Maharani & Nurul Fazrie Rubrik ASEAN dan Hukum Internasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ASEAN, sebagai organisasi regional Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengambil sikap bersama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Myanmar. Ada dualisme pendekatan diplomasi oleh ASEAN, di mana beberapa anggota mendukung aksi tegas dan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…
Upaya pemerintah dalam mendukung riset dan inovasi melalui penganggaran dana abadi penelitian semakin menunjukkan hasilnya. Hingga Juli 2020, pencairan dana penelitian telah mencapai Rp 14,3 miliar untuk 21 Proyek Riset Nasional (PRN). Dana abadi penelitian sendiri sejauh ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 5 triliun per tahun 2020. Persoalan dukungan finansial negara memang…
Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…
Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…
Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang usaha, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus law telah memasukkan dukungan riset dan inovasi ke dalam bab tersendiri, tepatnya Bab VII. Bab ini mengubah ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pasal 66. Menurut Anggota Tim…
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi…