Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 1 Agustus 2022 – Hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) ternyata tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru mendorong perlindungan penggunaan internet ke jurang yang lebih dalam dengan sejumlah persoalan. Persoalan tersebut dimulai dari ketidaktepatan…
In 2025, Indonesia will have been a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) for 20 years since its ratification in 2005. Indonesia’s participation in the international agreement as one of the core international human rights instruments, was an incredibly noteworthy progress after more than three decades under Soeharto’s authoritarian…
Rilis Konferensi Pers Meski sejumlah organisasi pemantau kebebasan sipil telah melaporkan penurunan kualitas demokrasi dalam skala global sejak beberapa tahun terakhir, ruang gerak masyarakat sipil tampaknya akan kian menyusut lebih parah lagi. Di Indonesia, indikasi nyatanya terlihat dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung sejumlah pasal anti-demokrasi. Penolakan publik terus diabaikan dan…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan pesat telah mengubah pola interaksi dalam masyarakat. Banyak aktivitas yang dulu harus dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan dari jarak jauh. Urusan perbankan, belanja dan lain-lain selesai dengan sentuhan tangan. Tak terkecuali urusan berobat. Di masa pandemi ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan klinis secara online. Bahkan pemerintah menyarankan masyarakat…
In economics, free goods like air are considered valueless. Yet in a city inhabited by more than 10 million people and surrounded by industrial areas like Jakarta, healthy air is a scarce and luxurious commodity. In 2019, a group of Jakarta residents and several legal and environmental organizations, including the Jakarta Legal Aid Institute (LBH…
Dengan maraknya keberadaan e-commerce, kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan secara lintas batas melalui komputer ataupun ponsel. Berdasarkan data dari Google Temasek pada 2019, peningkatan transaksi mencapai lebih dari tujuh kali dari nilai transaksi pada 2015, yaitu dengan nominal awal $5,5 miliar menjadi nilai $38 miliar. Khusus Indonesia, Global Web Index mencatat bahwa…
Sejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan Undang-Undang sapu jagat (omnibus law) akhir tahun lalu hingga berlangsungnya proses pembentukan UU Cipta Kerja, berbagai upaya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Sejumlah peristiwa mengonfirmasi hal itu, dan salah satu di antaranya tercermin dari pernyataan presiden yang meminta aparat keamanan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap…
Pertanyaan “mau ke mana?” pada judul tulisan ini tentunya sekadar upaya sia-sia dari Penulis untuk menghindari judul “quo vadis?”. Entah berapa banyak tulisan, dan juga seminar-seminar, yang menggunakan pertanyaan “quo vadis?” sebagai judul. Pertanyaan “quo vadis?”, bisa diterjemahkan jadi “mau ke mana?”, sudah jadi pertanyaan klise lintas zaman dan lintas topik. Meski terlanjur klise, pertanyaan…
Sejak kasus pertama penyakit Covid-19 di Indonesia dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penggunaan teknologi informasi meningkat untuk keperluan pertemuan dan belanja konsumsi. Zoom, Skype, Google Meet, dan Webex menjadi aplikasi populer untuk mengadakan pertemuan. Aplikasi belanja pun tidak kalah populer dan meningkat pemanfaatannya. PSBB telah mendorong masyarakat untuk belanja secara daring (online) melalui…