Staf Media

Fachri Fachri bergabung dengan PSHK sejak 2007. Awalnya, ia berkontribusi dalam program Kajian dan Advokasi Rancangan Undang-Undang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selama dua tahun, ia berperan sebagai data center dan mengelola data website dan juga tetap menjalankan aktvitasnya sebagai mahasiswa teknik informatika. Kemudian, Fachri pun memantapkan diri untuk terus bergabung dengan…

KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI

GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT   Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…

Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015: Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan

Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…

Momen Perbaiki Badang Anggaran

Jakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…

DPD, Lembaga Negara yang Nyaris Tak Berguna

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…

Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas

Untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum, kejaksaan perlu memohon pembubaran ke pengadilan. Sementara untuk membubarkan Ormas, cukup sepihak dengan keputusan menteri. Kenapa?   Untuk memahami terbitnya Keputusan Bersama (SKB) yang melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), tentu tidaklah cukup dengan melihatnya dari kacamata teknis hukum an sich.…

Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan

Setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo menolak keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU No. 19 Tahun 2019  tentang perubahan kedua undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harapan terakhir menyelamatkan KPK dari pelemahan akibat revisi UU itu kini berada di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangan judicial review yang dimilikinya. Dua belas orang yang terdiri dari lima mantan pimpinan KPK dan…

Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law

Usai dilantik, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan gagasannya  untuk mengeluarkan omnibus law atau satu undang-undang (UU) baru yang akan merevisi sejumlah UU yang sudah ada guna memangkas hambatan regulasi. Jokowi berencana akan mengeluarkan dua omnibus law atau UU sapu jagat terkait aturan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di…

Benahi Regulasi, Pemerintah Didukung Bentuk Lembaga Legislasi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang yang dibuat pemerintah tidak efektif bahkan cenderung saling tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan…