DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…
Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa perlu ada reformasi perundang-undangan yang harus dilakukan besar-besaran agar tidak terjebak pada regulasi yang kaku, ruwet, dan rumit serta menyulitkan pelaku usaha. Namun, hingga saat ini masih terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional. Hal ini ditambah pula dengan…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dicoreng marwahnya selaku penjaga konstitusi oleh ketuanya sendiri, Hakim Konstitusi Anwar Usman. Bukan tanpa alasan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman selaku Ketua MK diduga kuat membiarkan lembaganya menjadi alat politik pragmatis dengan secara serampangan mengubah persyaratan batas umur minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden…
Tahukah Anda bahwa dari hampir 8 miliar total penduduk dunia, hanya 3,1% (sekitar 250 juta) yang dapat menikmati ruang sipil yang terbuka? Pada 2021, CIVICUS, jaringan pemantau kebebasan sipil melaporkan bahwa lebih dari separuh populasi global hidup di negara-negara dengan kondisi ruang sipil yang menyempit, terhalang, direpresi, atau tertutup. Indonesia sendiri masuk dalam kategori negara…
Presiden Joko Widodo belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021). Dalam aturan yang berlaku mulai 6 Agustus 2021 itu, setiap rancangan regulasi yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum diberlakukan. Kriteria regulasi yang ke depannya wajib…
Salah satu perwujudan transformasi struktural pada periode awal pasca-Reformasi 1998 adalah bermunculannya lembaga-lembaga regulator independen. Keberadaan lembaga independen di Indonesia pada mulanya didesain dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mengoreksi perilaku korup pada era Soeharto dan untuk menciptakan kebijakan yang kredibel. Hal itu disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik…
Jakarta (21/4/2019). Hasil hitung cepat yang dirilis berbagai lembaga survei hingga Sabtu, 20 April 2019 menunjukkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019. Menyikapi hasil hitung cepat itu, sebagian pihak menunjukkan ketidakpuasan dengan cara menolak hasil hitung cepat atau mendeklarasikan kemenangan secara sepihak. Sementara…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) mengadakan diskusi publik bertema Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Kamis (4/4/2019) di Banda Aceh. Diskusi ini merupakan rangkaian dari diskusi daerah yang sebelumnya juga dilaksanakan di Makassar dan Semarang.…
JAKARTA – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.…