Finalisasi draf Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Tilang telah selesai dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rapat finalisasi yang dilakukan pokja tilang itu dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Tilang, Dr. Syarifuddin; Wakil Ketua Pokja Tilang, Andi Samsan Nganroe,…
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko S Ginting menilai, salah satu “lahan basah” pungutan liar yang kerap terjadi sehari-hari yakni perkara tilang. Wacana bersih-bersih pungli yang digalakkan pemerintah diyakini dapat mengikis praktik yang selama ini dianggap telah mengakar di masyarakat. Namun, perlu ada penegakan hukum yang kuat agar hal serupa tak…
Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…
Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Praktisi Hukum, Chandra M. Hamzah menuturkan, perkara tilang merupakan hal kecil yang menjadi besar karena menimbulkan beban yang besar bagi pengadilan. Menurut dia, salah satu solusi menghilangkan beban tersebut adalah dengan mengubah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan dengan menyatakan…
Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, M. Nur Sholikin menuturkan, perkara tilang menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN). Dari total lebih dari tiga juta perkara pidana yang ditangani PN, perkara tilang mencapai lebih dari 96 persen. Maka dari itu,…
Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, menuturkan, persoalan tilang merupakan masalah lama yang penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Padahal, menurut dia, perkara tilang di Pengadilan Negeri melebihi tiga juta perkara dan memunculkan banyak permasalahan, seperti keberadaan calo-calo serta persidangan yang memakan banyak waktu. “Kalau ibarat makanan, ini…
Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (Tilang) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri (PN). Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahun, perkara tilang selalu menempati porsi terbesar dengan persentase di atas 96%. Gambaran secara kuantitas di tingkat…
Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Proses pengelolaan pelanggaran lalu lintas (lalin) di Pengadilan Negeri (PN) masih menjadi masalah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Banyaknya berkas pelanggar lalu lintas yang masuk ke PN membuat pelayanan sidang pelanggar lalin menjadi tidak maksimal dan cenderung asal-asalan. Tidak heran, di hampir sebagian PN, marak bermunculan…