Search
BERITA

[31 Oct 2011 12:24:00]
PSHK Luncurkan Video Klip Legislasi

PSHK Luncurkan Video Klip Proses Undang-Undang 

http://www.detiknews.com/read/2011/10/30/091550/1755681/10/pshk-luncurkan-video-musik-tentang-proses-legislasi

Jakarta - Proses pembentukan peraturan perundang-undangan penting untuk bisa dipahami oleh banyak orang. Peraturan itu akan mengikat kita semua. Maka itu, masyarakat perlu paham, terlibat, dan mampu ikut mengawasi pembentukan peraturan, mulai dari direncanakan, disusun, dirancang, dibahas, sampai dengan disahkan dan berlaku.

 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencoba berbagai pendekatan kreatif untuk menyebarkan informasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Salah satu produk kreatif itu adalah program LAWmotion.

 

"Untuk LAWmotion episode ini, kami membuatnya dalam format video musik. Untuk musik dan liriknya, kami bekerja sama dengan grup musik Max D’Rabbit yang berhasil menuangkan proses legislasi yang dianggap rumit melalui lagu yang mudah untuk didendangkan bersama-sama. Kami berharap video musik ini bisa juga menjadi alat bantu dalam proses pendidikan hukum, termasuk untuk anak-anak," demikian penjelasan Produser LAWmotion, Amalia Puri Handayani dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Minggu (30/10/2011).

 

Lagu "Tentang Undang-Undang" ini menjelaskan gambaran umum tentang terbentuknya suatu peraturan. Lagu ini juga mendorong keterlibatan masyarakat sebagaimana kita bisa dengar dalam potongan liriknya sebagai berikut.

 

"... bikin undang-undang

harus ngundang-ngundang

hajat hidup kami yang kau perbincangkan..."

 

Untuk menyaksikan LAWmotion #7 video musik lagu "Tentang Undang-Undang", silakan buka link http://bit.ly/rAe9Dw.

 

"Kami berharap upaya sederhana ini bisa disambut dengan baik oleh berbagai kalangan dan berhasil mewujudkan banyak kolaborasi serta inovasi baru untuk perubahan," harap Amalia.

 

Terbaru

[15 Feb 2012 13:20:00]
Pendapat Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho: kekerasan oleh anggota ormas cukup ditindak dengan KUHP
Kekerasan yang dilakukan ormas berkedok agama seakan tidak ada solusinya selain dengan cara membubarkan ormas tersebut. Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho menyarankan bahwa cukup dengan menindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada anggota ormas tersebut, tidak perlu membekukan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Berkaitan dengan UU Ormas No 8/1995, wacana yang wajib diusung adalah mencabut UU tersebut dengan UU baru mengenai perkumpulan. Berikut wawancara Ery Nugroho dengan Kantor Berita 68H.

[31 Jan 2012 04:59:00]
Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Rofiandri: Abraham Dipilih karena Mudah Dikendalikan Partai
Mengomentari terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandri berpendapat karena Samad dianggap lebih mudah dikendalikan oleh partai politik (parpol). Berikut selengkapnya.

[22 Dec 2011 11:22:00]
2012 to Be a Big Year for Indonesian Legislators
Next year is predicted to be an intense year for legislation, since there will be several bills to be completed; namely the anti-graft commission bill, the special status for Yogyakarta and the election bill.

[22 Dec 2011 11:17:00]
Jumlah RUU di Prolegnas 2012 Terlalu Banyak
Target DPR mengesahkan 64 RUU untuk 2012 terlalu banyak; sebaiknya mengejar kualitas ketimbang kuantitas.


Terbitan PSHK
 
| Dari PSHK | Dukung PSHK | Mitra PSHK | Galeri |
Puri Imperium office Plaza UG 11-12 Kuningan Madya - Jakarta Selatan