Search
TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

[08 Jul 2011 22:15:00]
Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan pembaharuan hukum.

Pengalaman telah membuktikan bahwa segala usaha pembaharuan tidak akan membawa hasil tanpa dibarengi adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Sejalan dengan prinsip tersebut, PSHK memiliki komitmen untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan setiap aktivitasnya secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan, maka pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam rangka menunjang hal tersebut, PSHK telah memiliki Standar Prosedur Operasi Internal yang ketat. Setiap tahunnya laporan keuangan PSHK diaudit oleh akuntan publik dan diterbitkan .

Catatan: saat ini proses audit untuk laporan keuangan 1998-2000 sedang dalam penyelesaian oleh akuntan publik, dan dan akan segera dipublikasikan segera setelah proses audit selesai.

Terbaru

[15 Feb 2012 13:20:00]
Pendapat Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho: kekerasan oleh anggota ormas cukup ditindak dengan KUHP
Kekerasan yang dilakukan ormas berkedok agama seakan tidak ada solusinya selain dengan cara membubarkan ormas tersebut. Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho menyarankan bahwa cukup dengan menindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada anggota ormas tersebut, tidak perlu membekukan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Berkaitan dengan UU Ormas No 8/1995, wacana yang wajib diusung adalah mencabut UU tersebut dengan UU baru mengenai perkumpulan. Berikut wawancara Ery Nugroho dengan Kantor Berita 68H.

[31 Jan 2012 04:59:00]
Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Rofiandri: Abraham Dipilih karena Mudah Dikendalikan Partai
Mengomentari terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandri berpendapat karena Samad dianggap lebih mudah dikendalikan oleh partai politik (parpol). Berikut selengkapnya.

[22 Dec 2011 11:22:00]
2012 to Be a Big Year for Indonesian Legislators
Next year is predicted to be an intense year for legislation, since there will be several bills to be completed; namely the anti-graft commission bill, the special status for Yogyakarta and the election bill.

[22 Dec 2011 11:17:00]
Jumlah RUU di Prolegnas 2012 Terlalu Banyak
Target DPR mengesahkan 64 RUU untuk 2012 terlalu banyak; sebaiknya mengejar kualitas ketimbang kuantitas.


Terbitan PSHK
 
| Dari PSHK | Dukung PSHK | Mitra PSHK | Galeri |
Puri Imperium office Plaza UG 11-12 Kuningan Madya - Jakarta Selatan