|
TERBARU
[15 Feb 2012 13:20:00] Pendapat Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho: kekerasan oleh anggota ormas cukup ditindak dengan KUHPKekerasan yang dilakukan ormas berkedok agama seakan tidak ada solusinya selain dengan cara membubarkan ormas tersebut. Direktur Eksekutif PSHK Ery Nugroho menyarankan bahwa cukup dengan menindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada anggota ormas tersebut, tidak perlu membekukan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Berkaitan dengan UU Ormas No 8/1995, wacana yang wajib diusung adalah mencabut UU tersebut dengan UU baru mengenai perkumpulan. Berikut wawancara Ery Nugroho dengan Kantor Berita 68H.
[22 Dec 2011 11:22:00] 2012 to Be a Big Year for Indonesian LegislatorsNext year is predicted to be an intense year for legislation, since there will be several bills to be completed; namely the anti-graft commission bill, the special status for Yogyakarta and the election bill.
[02 Dec 2011 10:17:00] Pernyataan Sikap atas Persiapan Pembentukan Panitia Seleksi Penyelenggara Pemilihan UmumPemerintah tengah menyiapkan panitia seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu. Daftar nama Pansel sudah diserahkan Kemendagri dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden. Pansel yang direncanakan diketuai Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dijadwalkan mulai bekerja dalam waktu dekat. Direncanakan Mendagri dalam sidang pertama Pansel mengagendakan untuk membahas kriteria calon komisioner KPU dan Bawaslu, sebelum melakukan pembukaan pendaftaran.
[31 Oct 2011 12:24:00] PSHK Luncurkan Video Klip LegislasiPembuatan video musik adalah salah cara PSHK untuk menyebarkan informasi dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Klik di
[14 Oct 2011 09:23:00] Parliament should not insist reviewing 10 candidates for KPK membersHouse should not force to reviewing 10 candidates to lead the Corruption Eradication Commission (KPK). Siti Maryam Rodja from PSHK stated that it would be impossible for the House to consider additional candidates if it intended to be transparent and accountable in selecting the candidates.
[07 Sep 2011 11:30:00] Mengenai PSHK“Toward Socially Responsible Lawmaking”
|
.jpg)
