Sejumlah Harapan terhadap ‘Nahkoda’ Badan Legislasi Pemerintahan

Calon kandidat pimpinan badan legislasi ini disyaratkan harus berkompeten, dari kalangan profesional, dan tidak terkait atau berafiliasi dengan partai politik. Karena itu, disarankan Presiden bisa menunjuk/memilih pimpinan lembaga ini dari kalangan profesional yang mengerti betul seluk beluk persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani berlakunya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas…

Pelemahan perlindungan terhadap perempuan di era reformasi dalam agenda RUU PKS dan RKUHP

Proses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan, sebaliknya, menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek. Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual apapun afiliasi politiknya. Akan tetapi, akan…

Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Teroris

Metrotvnews.com, Jakarta: Penegak Hukum wajib bertindak tegas terhadap seluruh pelaku teror. Tindakan tegas akan menciptakan stabilitas bagi Indonesia. Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas menilai sikap tegas yang diberikan penegak hukum dapat menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi ancaman serupa terulang. “Kami minta kepada Kapolri beserta jajarannya mengejar dan menangkap semua pelaku baik yang…

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Seleksi Ketua Mahkamah Konstitusi

Besok, 3 April 2013, Mahkamah Konstitusi akan memilih Ketua. Pemilihan Ketua MK hanyalah sebuah peristiwa hukum dan politik yang biasa. Namun, karena jabatan yang akan diisi oleh lembaga negara yang merupakan anak kandung reformasi dan mempunyai peran yang penting dalam tegakknya konstitusi, maka pemilihan tersebut menjadi peristiwa politik dan hukum yang luar biasa. Oleh karena…