Staf Media dan Komunikasi

Ardi Yunanto Sarjana Teknik, Jurusan Arsitektur – Institut Teknologi Malang (2003) Ardi Yunanto bergabung dengan YSHK sebagai karyawan paruh waktu pada 2015. Baik untuk PSHK maupun Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, ia menangani berbagai materi desain grafis dan strategi komunikasi, dari membuat poster kampanye, kalendar infografis, desain buku, hingga merancang model dasar situs laman…

Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif

Beberapa hari terakhir aktivis di Yogyakarta menyebarkan beberapa pesan tulisan, video, dan pernyataan sikap sehubungan dengan pengosongan lahan di Kabupaten Kulon Progo untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam beberapa video yang tersebar, tampak warga bertahan menolak menjual tanah dan menerima ganti rugi yang menurut mereka dipaksakan sepihak. Kasus Kulon Progo adalah satu contoh proses…

DPR Dinilai Masih Gagap dalam Tentukan Materi Perundang-undangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…

LRWD Edition 37 : December 2014

Legal Policy Which Agency Should Carry On The Duties of The Former National Law Commission?   The National Law Commission (KHN), which was established during the reign of President Abdurrahman Wahid through Presidential Decree No. 15 Year 2000, was officially dissolved through Presidential Regulation No. 176 Year 2014 on 4 December 2014. The National Law…