Kebijakan Perlindungan Anak dalam RPJMD

Pemenuhan kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu agenda bersama yang hendak diwujudkan pemerintah, termasuk kesejahteraan anak. Kelompok Kerja (Pokja) kesejahteraan masyarakat dari BPHN menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk mengeksplorasi masalah serta hambatan yang terjadi dalam penjaminan kesejahteraan itu. Turut diundang pula para pemangku kebijakan, seperti Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementrian Sosial,…

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Menunda, Pemilu Tetap Dilaksanakan Sesuai Konstitusi

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tidak meloloskan PRIMA sebagai partai politik peserta Pemilu. Putusan tersebut menyatakan…

Salah Kaprah Kebijakan Perlindungan Penggunaan Internet

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  Jakarta, 1 Agustus 2022 – Hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) ternyata tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru mendorong perlindungan penggunaan internet ke jurang yang lebih dalam dengan sejumlah persoalan. Persoalan tersebut dimulai dari ketidaktepatan…

Pentingnya Kebijakan Berbasis Pengetahuan

PSHK tergabung dalam Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P) yang merupakan wadah pertemuan dan pertukaran diskusi tentang pentingnya pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan guna mendukung diskursus dan literasi kebijakan yang inklusif di antara para aktor dan pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. Konferensi K2P akan dilaksanakan selama dua hari pada 22-23 Maret 2022 secara daring, sebagai salah satu bagian dari…

Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Ditinjau Ulang

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) telah menyelesaikan laporan studi berjudul “Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan”. Kajian ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan legislasi terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Menurut peneliti PSHK, Auditya Saputra, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Pasal…

Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Pendidikan

Salah satu indikator ketertarikan investor terhadap suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu sejalan dengan visi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul, yang salah satu prasyarat utama untuk mewujudkannya adalah melalui pendidikan berkualitas. Faktanya, belum semua masyarakat Indonesia telah memperoleh akses terhadap pendidikan. The United Nations Children’s Fund…

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi…

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)

Lambatnya respon Pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan COVID 19 terus berlanjut. Setelah 2 hari lalu Presiden resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), kali ini kelambatan pun terjadi ketika Keputusan Menteri Kesehatan untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala…

Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan International Development Law Organization (IDLO) Rule of Law Program Indonesia menyelanggarakan diskusi publik regulasi bertema “Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” pada Selasa (15/10/2019) di Jakarta.   Diskusi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan,…