Jakarta: Pembentukan holding alias induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara di sektor pertambangan tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga…
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…
Sejak kasus pertama penyakit Covid-19 di Indonesia dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penggunaan teknologi informasi meningkat untuk keperluan pertemuan dan belanja konsumsi. Zoom, Skype, Google Meet, dan Webex menjadi aplikasi populer untuk mengadakan pertemuan. Aplikasi belanja pun tidak kalah populer dan meningkat pemanfaatannya. PSBB telah mendorong masyarakat untuk belanja secara daring (online) melalui…
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…
Kegiatan ini berupa aktivitas monitoring keterbukaan informasi publik pengadilan melalui website yang dimiliki oleh pengadilan. Monitoring dilakukan terhadap semua pengadilan di Indonesia yang berjumlah total 825 pengadilan. Kegiatan ini dilakukan dengan latar belakang berlakunya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 2010 dan terbitnya SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di…
DALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri…
PERJALANAN sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Dimulai dari keluhan terkait banyaknya data yang tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi jumlah suara, Sirekap menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Sejatinya Sirekap diharapkan menjadi terobosan positif, membuka pintu partisipasi aktif pemilih dalam mengikuti…