Fajri Nursyamsi, Peneliti PSHK, menjadi Narasumber dalam FGD “Urgensi Pembentukan Hukum Nasional tentang Penyandang Disabilitas” di Ruang Rapat Badan Kehormatan, Gedung DPD RI, pada Selasa, 18 November 2014
Masukan PSHK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 19 November 2014
Dialog Hukum "Pekerjaan Rumah Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi - JK", 19 November 2014
1
2
3

  

Publikasi
 

  • Catatan Kinerja DPR 2011
  • Mengais Harapan di Ujung Pengabdian Oleh: Aria Suyudi et.al.
  • Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah Oleh: Reny Rawasita, et.al.
  • Awasi Perda Berdayakan Daerah Oleh: M. Nur Sholikin et. al.
  • Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bhakti

Terbaru

Rabu, 19 November 2014, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI).

Pada 18 November 2014, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul Urgensi Pembentukan Hukum Nasional tentang Penyandang Disabilitas.

1
2
3

Blog PSHK Terbaru

Wajah representasi rakyat hasil Pemilu 2014 mulai mengisi “kursi-kursi” di DPRD. Pelantikannya sudah dimulai lebih cepat dari wakil rakyat di DPR. Sesuai penetapan KPU, terdapat 13.525 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 1.770 kursi anggota DPRD Propinisi. Ribuan wakil rakyat di DPRD ini yang akan mengatur dan mengurus daerah masing-masing secara mandiri bersama eksekutif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang.

Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang belum tahu perbedaannya, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini.

@pantauDPR

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Indonesian Centre for Law & Policies Studies

Puri Imperium Office Plaza UG 1112    

Jln. Kuningan Madya Kav. 5  6  

Jakarta 12980

Telp. : (62-21) 8370-1809, Faks. : (62-21) 8370-1810