Dari jumlah 39 buah tadi, 16 di antaranya merupakan UU mengenai pemekaran wilayah. Ia mendominasi dalam pengesahan legislasi mengalahkan masalah-masalah substansial lain macam kebebasan informasi publik yang tak kunjung disahkan.

Dalam kajian kali ini, kami memang tidak berorientasi pada analisis jumlah UU yang disahkan parlemen, namun mulai menggeser objek kajian pada kualitas. Setidaknya untuk memasuki ranah ini, Tim Peneliti menggunakan alat ukur berupa proses dan substansi.

Sebagai produk politik yang identik dengan proses-proses kompromis, legislasi memerlukan ‘batasan-batasan minimal’ agar tidak sekadar jadi ajang tarik-menarik kekuasaan. ‘Batas minimal’ tersebut adalah konstitusi yang dalam kajian ini diperluas dengan norma-norma universal seperti keadilan gender, antikorupsi, transparansi, dll.

Dari situ dihasilkan sejumlah temuan yang dirangkum secara detail dalam buku setebal 220 halaman ini. Yakni dalam proses legislasi tahun lalu, Tim menyimpulkan tidak ada pilihan isu yang jelas, kualitas legislasi minim sebagai buah dari partisipasi yang minim, serta delegasian tanpa kehati-hatian.