Perlu strategi bersama antara seluruh penyelenggara Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Tanpa dukungan politik dari legislative, eksekutif dan yudikatif maka proses itu akan percuma.

Hal terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan di ruang pertemuan perpustakaan Daniel S Lev, Jumat (17/04). Diskusi menghadirkan pembicara Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator ICW dan Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK. Adnan yang mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan makalahnya menyoroti peran KPK dalam reformasi birokrasi dari sisi pencegahan korupsi. Menurutnya, strategi dan cara yang diterapkan KPK selama ini di bidang pencegahan masih ada kelemahan. Bahkan beberapa metode yang dilakukan KPK dinilai kurang tepat oleh KPK.

Sementara, Chandra mengungkapkan bahwa peran KPK dalam reformasi birokrasi tidak bisa dikatakan paling menentukan. Reformasi birokrasi memerlukan campur tangan seluruh penyelenggara Negara. KPK hanya menjadi salah satu aktor di antara sekian banyak aktor lain yang harus mendukung reformasi birokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa KPK mempunyai komitmen besar terhadap reformasi birkorasi ini. Dalam diskusi yang bertemakan pemberantasan korupsi dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, Chandra juga menilai bahwa  tim reformasi birokrasi nasional telah gagal dalam menjalankan fungsinya.