Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di Jakarta.

FGD ini dihadiri oleh 23 peserta dari berbagai latar belakang organisasi dan lembaga, seperti Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Wildlife Conservation Society, Conservation International, Cluster for Sustainable Ocean Policy (CSOP) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Badan Karantina Ikan, World Resources Institute, The Nature Conservancy, RARE Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kejaksaan.

Kajian ini bertujuan untuk membuat pemetaan, analisis hukum dan kebijakan terhadap sektor perikanan di Indonesia. Kajian ini juga memetakan berbagai kementerian dan lembaga yang relevan. Sektor perikanan di dalam kajian ini meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kajian ini akan berupaya memberikan gambaran yang jelas terhadap hal-hal tersebut, sehingga bisa memberikan informasi dan rujukan bagi para pemangku kepentingan di sektor perikanan.


FGD kali ini dibagi menjadi tiga sesi untuk menggali empat tema, yaitu:

  1. Yurisdiksi pengawasan yang membahas kewenangan pengelolaan perikanan berdasarkan ukuran kapal, berdasarkan tata ruang, berdasarkan wilayah pengelolaan dlsb;
  2. Penegakan hukum yang membahas tentang pengaturan dan pembagian tanggung jawab penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk mengenai proses mulai dari penangkapan sampai penuntutan tindak pidana;
  3. Pengelolaan dan perencanaan yang membahas tentang pengaturan pengelolaan dan perencanaan perikanan di Indonesia (pembatasan alat dan wilayah tangkap, perencanaan pengelolaan perikanan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dll); dan
  4. Pendaftaran dan perizinan yang membahas berbagai kategori usaha perikanan dan kapal, dan pendaftaran maupun perizinan yang terkait. Tema ini juga akan menggambarkan proses pendaftaran dan perizinan yang ada.

Hasil dari kajian ini akan berbentuk Laporan lengkap, Ringkasan Eksekutif yang semuanya akan didukung dengan format yang memudahkan pembaca seperti diagram, tabel, infografis dan dapat diakses oleh publik secara daring dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Shared