Urgensi Partisipasi Kelompok Disabilitas dalam Pembentukan Perda

Pada 25 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas. Surat mendagri ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Surat mendagri itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas…

Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

  Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…

Komisi Nasional Disabiitas Perlu Saling Mendukung dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui perjalanan yang cukup panjang. KND merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setelah melalui proses seleksi, Presiden kemudian resmi melantik tujuh anggota KND pada 1 Desember 2021 lalu.…

Perlunya Kolaborasi untuk Mengembangkan Riset Berperspektif Disabilitas

Pemerintah telah melakukan upaya mengarusutamakan perspektif disabilitas di berbagai sisi, termasuk dari sisi legislasi. Sayangnya, ratifikasi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak serta merta mengubah perspektif yang ada, termasuk dalam riset. Selain itu, pelibatan…

Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas

Menteri Sosial menuai kritik ketika memaksa seorang anak penyandang disabilitas rungu untuk berbicara. Ironisnya, hal ini ia pertontonkan dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional. Pada mulanya, sang anak menghadiahi sang menteri sebuah lukisan pohon sebagai kritik terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Dengan dalih berlatih agar lancar berbicara, Risma meminta sang anak menjelaskan secara lisan mengapa…

Tiga Tantangan Komisi Nasional Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres 68/2020) sekaligus memerintahkan pembentukannya. Setelah melalui proses seleksi, pada 1 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia resmi melantik…

RUU Pendidikan Kedokteran Harus Memuat Kebutuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satunya adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi seorang dokter. Menurut Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Yuyun Yuningsih, terdapat…

RUU TPKS Harus Memuat Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…