Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 Ruang gerak masyarakat sipil (civic space) merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan demokrasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, politik, dan hukum. Keberadaan civic space yang sehat tidak hanya mencerminkan terbukanya ruang partisipasi publik, tetapi juga menunjukkan adanya jaminan negara terhadap hak-hak…
DetailsPenyusunan Kebijakan dan SOP Tata Kelola Organisasi Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) membuka kesempatan bagi tim konsultan independen untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tata kelola organisasi. Penugasan ini bertujuan memperkuat sistem tata kelola internal YSHK melalui pengembangan seperangkat kebijakan dan SOP yang selaras dengan regulasi Indonesia, prinsip akuntabilitas…
DetailsGEDSI Alumni Network Australia Awards in Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan forum diskusi publik bertajuk “Alumni Reflection on Disability Law No. 8 of 2016: Pathways of Policy Influence, and the Future of Inclusive Reform in Indonesia” pada Kamis (21/05/2026) di Jakarta. Kegiatan ini digelar untuk memperingati satu dekade…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memperkuat kerja sama dengan Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam dukungan keahlian fungsi keparlemenan pada Senin (27/04/2026) di Jakarta. Kolaborasi ini bertujuan mendorong perbaikan proseslegislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penandatanganan dilakukan oleh…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI)menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu” pada Rabu (22/04/2026) di Media Center KPU RI, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) terkait reformasi pengaturan pemilihan umum,…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi bagian koalisi masyarakat sipil yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang membahas perkembangan kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada Senin (31/03/2026). Selain koalisi, hadir pula dalam RDPU itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Reformasi Kelembagaan Polri: Konsistensi Fungsi, Pembatasan Kewenangan, dan Penguatan Pengawasan Eksternal” pada Selasa (16/12/2025). Diskusi ini membahas bagaimana perluasan fungsi dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam 23 tahun terakhir yang telah melampaui mandat utamanya, sehingga berdampak pada terjadinya abuse of power dan impunitas…
DetailsSekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik Seri Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru” pada Rabu (17/12/2025). Pengajar STH Indonesia Jentera, Rifqi Sjarief Assegaf, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi peluncuran Catatan Akhir Tahun Kinerja Legislasi 2025 pada Senin (22/12/2025). Diskusi itu memotret tahun pertama kinerja legislasi DPR dan Presiden periode 2024–2029. Peluncuran catatan akhir tahun PSHK tersebut diselenggarakan dalam rangkaian diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) yang bekerja sama dengan the Indonesia Project Australian National University.…
Details
