Reformasi Regulasi - pshk.or.id

Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…

Details

Jul22020

Ini Saran PSHK Usai Jokowi Marahi Menterinya…

Reformasi Regulasi2 Juli 2020

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) M Nur Sholikin mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan. Menurut Nur, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan menteri-menteri Presiden Jokowi banyak terhambat regulasi, sehingga menjadi lambat. “Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya kegentingan yang memaksa…

Details

Jun172020

Explainer: Jokowi’s omnibus bills, and why critics want to put on the brakes

Blog, Reformasi Regulasi17 Juni 2020

President Joko “Jokowi” Widodo introduced the concept of the omnibus bill to Indonesia at the start of his second term, as a way to speed up changes to laws seen to be hampering economic growth. Given the slow pace of regulatory reform – just over a dozen of the 54 laws slated for deliberation by the House…

Details

Mei132020

Perlu Pembenahan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Reformasi Regulasi13 Mei 2020

Sistem perundang-undangan di Indonesia masih membutuhkan perbaikan secara menyeluruh melalui perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kelemahan sistem yang sudah terjadi lama ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi juga berpotensi mengganggu keamanan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh…

Details

Mei42020

Polemik Penerbitan Perppu Momen Revisi UU Pembentukan Peraturan

Reformasi Regulasi4 Mei 2020

Meskipun terdapat putusan MK 138/PUU-VII/2009, ketiadaan penafsiran baku tentang frasa “masa sidang berikutnya” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-10 mulai dibahas Badan Anggaran pada Senin (4/5/2020). Keputusan itu merupakan hasil rapat Badan Musyarah (Bamus)…

Details

Apr282020

Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja

Reformasi Regulasi28 April 2020

JAKARTA, KOMPAS.com – Partisipasi publik atas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah seharusnya diwujudkan oleh pemerintah dan DPR, termasuk dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Kekhawatiran minimnya partisipasi publik atas penyusunan RUU ini sejak awal sudah disampaikan serikat buruh, pakar dan akademisi. Bahkan, serikat buruh menolak pembahasan RUU yang tengah bergulir di Badan Legislasi (Baleg)…

Details

Apr272020

Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Nantinya Diyakini Tak Partisipatif

Reformasi Regulasi27 April 2020

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Solikhin mengatakan, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan berpengaruh besar terhadap kelanjutan pembahasan RUU sapu jagat tersebut. Sebab, meskipun klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya, klaster lainnya tetap dibahas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhirnya tetap…

Details

Apr232020

Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Reformasi Regulasi23 April 2020

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Peneliti…

Details

Apr162020

Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja

Aktivitas, Reformasi Regulasi, Webinar16 April 2020

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar webinar seri keduadengan mengusung tema “Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja” Kamis, 16 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan dua orang pembicara,Mova Al Afghani dan Gumilang Aryo Sahadewo. Rangkaian webinar ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya advokasi PSHK untuk mendorong revisi…

Details

Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis

Ini Saran PSHK Usai Jokowi Marahi Menterinya…

Explainer: Jokowi’s omnibus bills, and why critics want to put on the brakes

Perlu Pembenahan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Polemik Penerbitan Perppu Momen Revisi UU Pembentukan Peraturan

Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja

Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Nantinya Diyakini Tak Partisipatif

Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja

Video