Call for Papers: Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika yang terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia sudah belangsung sejak lama. Salah satu isu yang kerap menjadi polemik adalah terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Banyak faktor yang mendasari terjadinya perdebatan, mulai dari interpretasi terhadap hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemaknaan terhadap “pemilihan demokratis” dalam UUD NRI 1945,…

Partnership Consultation: An Alternative Solution to the Nonexistent Collective Bargaining Right in the Indonesian Ride Hailing Gig Economy Sector

The absence of gig workers’ right to collective bargaining affects the human rights condition of the app drivers. Previous studies roughly fall into two categories: either employing the drivers as a solution or opting for law-making intervention. This paper fills the gap using a new concept based on the United Nations Guiding Principle of Business…

Materi Muatan “Omnibus Law” dan Perbaikan UU Cipta Kerja

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inskonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukan. Melalui putusan tersebut¸ MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU a quo dalam waktu maksimal 2 tahun. Apabila dalam waktu dua tahun perbaikan tidak…

Pollution verdict delayed, environmental justice denied

In economics, free goods like air are considered valueless. Yet in a city inhabited by more than 10 million people and surrounded by industrial areas like Jakarta, healthy air is a scarce and luxurious commodity. In 2019, a group of Jakarta residents and several legal and environmental organizations, including the Jakarta Legal Aid Institute (LBH…

Dementor’s kiss: Reflecting on our legislation process

Watching the escalation of resistance against the omnibus Job Creation Law and other legislation products, I cannot help but be reminded of the Dementors featured in the Harry Potter novels. Dementors are executioners of the notorious Azkaban prison who will suck up happiness, good memories and hope from anyone that step in their path. What…

Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Menangkal Delegitimasi Pemilihan Umum

Simposium Nasional Hukum Tata Negara diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Yogyakarta, pada 29-30 Juni 2019. Simposium Nasional HTN kali ini mengangkat tema tentang “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik” dengan salah satu sub tema “Eksistensi…

Pengabaian Fakta Hukum dan Fakta Sosial oleh Bawaslu Dalam Memutus Sengketa Pelarangan Mantan Koruptor Menjadi Caleg

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. KNHTN-5 ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Dalam pelaksanaan KNHTN-5 yang diselenggarakan di Batusangkar tersebut, turut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Antoni Putra. Antoni hadir…

Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Melalui Parpol

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. Pada KNHTN 5 kali ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Tema itu relevan dengan isu besar di Indonesia saat ini, yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada 2019.…

Seri #2 Seminar FKP

Setelah  pada Selasa lalu (12/12) menyelenggarakan Seri #1 Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP), seminar kembali dilanjutkan pada Jumat (15/2) dengan tema Memahami Rekomendasi Nomor 8 FATF Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi FATF dan Tindak Lanjutnya di Indonesia oleh Eryanto Nugroho,  peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  dan Zona Pembangunan Bersama di…