Yearly Archives: 2025

Jakarta, 26 April 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Hal ini didorong oleh banyaknya kasus organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bertindak di luar batas, termasuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan kekerasan. Tito menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam transparansi keuangan OMS, untuk mencegah…

Dok: detik.com Sebagai respons terhadap dinamika pembentukan RUU Revisi UU TNI yang sudah keluar dari bingkai cita-cita reformasi, ketentuan konstitusi, dan prosedur legislasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memberikan catatan kritis terkait proses pembentukan RUU Revisi UU TNI. Catatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, karena apapun hasil dari Rapat…

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pembahasan RUU Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU Revisi UU TNI) harus segera dihentikan, karena sudah melanggar prosedur pembentukan Undang-Undang. Pelanggaran yang dimaksud adalah RUU Revisi UU TNI tidak sah menjadi RUU prioritas 2025. Hal itu berakibat secara hukum bahwa pembahasan…