RUU Kepemiluan: Lebih Tepat Menggunakan Metode Kodifikasi dengan Pembahasan Secara Transparan dan Partisipatif
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) DPR berencana mulai menyiapkan RUU kepemiluan pada masa sidang pertama di tahun 2025, yang akan mulai diselenggarakan pada 21 Januari 2025. Beredar kabar bahwa RUU kepemiluan akan dibuat dengan metode omnibus. Rencana itu perlu dikritisi karena metode omnibus bukan tanpa catatan, bahkan produk UU omnibus sudah ada…
Pengaturan Ujaran Kebencian Harus Berlandaskan “The Rabat Plan of Action”
Koalisi Digital Democracy Resilience Network (DDRN) melaksanakan Media & Public Discussion dalam rangka merilis penelitian “Regulasi Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand dalam Konteks Pemilihan Umum” dan Kick Off Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship 2025. Acara yang dilaksanakan pada Senin (16/12/2024) mengangkat tema “Fostering Multi Stakeholders Efforts in Human Rights Based Indonesia…