Penataan Perkampungan Kota

Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…

Dualisme Regulasi Infrastruktur Tol

Permasalahan tentang regulasi infrastruktur jalan tol sangat kompleks. Banyak regulasi yang bersinggungan di sana. Kompleksitas aturan tersebut memunculkan masalah karena beberapa peraturan menjadi tumpang tindih. Pertama, dari beberapa regulasi yang bersinggungan terkait infrastruktur jalan tol terdapat regulasi yang tak memiliki aturan yang lebih fleksibel untuk pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan jalan tol. Kedua, adanya aturan…

LRWD Edition 27 : September 2014

Legal Policy Newmont Revokes Arbitration Sue Process After stubbornly maintaining their position to sue the Indonesian government in front of an arbitration panel, Newmont has revoked its decision in front of the International Centre for Settlement Dispute (ICSID). Previously, Newmont had taken unilateral action to bring the Indonesian Government in front of ICSID panel over…

LRWD Edition 05 : February 2014

House of Representatives Indonesian House of Representatives Agenda: The Opening of Session III of the 2013-2014 Year On 15 January 2014, House of Representatives Speaker Marzuki Alie opened Session III of the 2013-2014 year, which has 36 working days and will end on 6 March 2014. Session III is the session before the 2014 General…

LRWD Edition 04 : January 2014

Supreme Court Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014: Strengthening Legal Aid in Court Chief Justice of the Supreme Court has ratified Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014 on Legal Service Guidelines for the Poor in Court; which automatically replaces Supreme Court Regulation No. 10 Year 2010 on Legal Aid Guidelines in Court. The…

Realisasi Prolegnas

Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…