“CSO perlu mengembangkan sayap kolaborasi dengan elemen lembaga lain, sekalipun bidangnya berbeda,” ujar Eryanto Nugroho di penghujung presentasinya yang berjudul “Prospek Demokrasi, Gerakan Antikorupsi, dan Perlindungan HAM di Indonesia”. Materi itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK pada Selasa, 15 Maret 2016, di acara Seminar Nasional “Anti-Corruption & Democracy Outlook 2016: Bersama Lawan Korupsi” yang diselenggarakan…
Buku, poster, dan brosur terkait dengan Gugatan Sederhana, Standarisasi Pengelolaan Perkara Tilang, dan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan merupakan rangkaian yang disediakan PSHK untuk diberikan kepada peserta seminar ini. Seminar bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia” merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Agung (MA) dan Federal Court of Australia (FCA). PSHK tidak…
The Southeast-Asian region has now officially entered the ASEAN Economic Community (AEC) era. With the ultimate goal of seeing the region become a single market and production base, the AEC is encouraging a freer and easier flow of goods, services, investment, capital, and skilled labor amongst ASEAN member states (AMS). As of the end…
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada 30 September lalu. Dalam penetapan tersebut, DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan empat rancangan undang-undang, sehingga menambah daftar prolegnas prioritas menjadi 37 rancangan Dari empat rancangan undang-undang yang ditambahkan tersebut, tiga di antaranya merupakan usulan pemerintah, yakni rancangan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022. Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan…
Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya…
Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…
BPJS Kesehatan beroperasi sejak Januari 2014. Sebuah terobosan pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam penerapannya program ini menemui banyak persoalan. Di satu sisi membuka akses bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, tapi di sisi lain berdampak pada munculnya banyak permasalahan dari pemberi layanan. Keluhan dari tenaga kesehatan dengan munculnya konsekuensi beban…