EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…
Langkah Presiden Joko Widodo menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemberatan hukuman terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan cara kebiri patut mendapat perhatian. Perhatian Presiden terhadap kekerasan seksual pada anak ini harus dihargai setinggi-tingginya. Anak, dengan segala keterbatasannya, adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Di Amerika Serikat, pengebirian secara…
Pada Kamis, 11 Februari 2016, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan konferensi pers yang berlokasi di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Kegiatan itu diadakan dalam rangka menyampaikan gagasan koalisi mengenai alasan mengapa Undang-Undang KPK (UU KPK) sebenarnya tidak perlu direvisi saat ini. Lola Easter (Indonesia Corruption Watch) membuka acara dan bertindak sebagai moderator dengan Bivitri Susanti…
Board of Trustees dari The Asia Foundation (TAF) yang sedang berada di Jakarta pada Kamis, 28 Januari 2016 menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor PSHK. Setelah menjadi tamu di Balai Kota Jakarta, rombongan yang terdiri dari 41 orang itu lalu tiba di PSHK sekitar pukul 14:30 dan rangkaian acara pun langsung dimulai. Para tamu disambut…
Pada Jumat, 15 Januari 2016, PSHK mengadakan sebuah Konferensi Pers Penyikapan Koalisi Warga Lawan Terorisme. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, konferensi pers itu diadakan dalam rangka menanggapi aksi terorisme yang terjadi di Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2016. Beberapa tokoh masyarakat yang ikut menyusun pernyataan sikap itu ikut menghadiri acara dan mengambil tempat duduk di hadapan para…
“Jokowi harus turun tangan dengan cara membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menghentikan kriminalisasi yang terjadi terhadap KPK,”
Legal Policy Which Agency Should Carry On The Duties of The Former National Law Commission? The National Law Commission (KHN), which was established during the reign of President Abdurrahman Wahid through Presidential Decree No. 15 Year 2000, was officially dissolved through Presidential Regulation No. 176 Year 2014 on 4 December 2014. The National Law…
Legal Community Indonesian Bar Association (PERADI) Enacts New Regulation for Foreign Advocates in Indonesia Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia / the Indonesian Bar Association) as one of Indonesia’s most prominent bar associations has just passed a new regulation for the practices of foreign lawyers in Indonesia. The Peradi Chairman Decree No. KEP.2010/PERADI/DPN.XII/2013 on Requirements and Procedural…
Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…