Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
Prolegnas Anti-korupsi
Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Bukan Semata pada “Merugikan Keuangan Negara”
Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap menjerat banyak korban.Aparat penegak hukum cenderung fokus pada pembuktian “merugikan keuangan negara” daripada unsur lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Diskusi mengenai “Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya”…
Mengapa Kasus Novel Baswedan Harus Dihentikan
Atas nama peraturan dan prosedur, esensi keadilan sering kali terpinggirkan. Ini terlihat misalnya dalam tulisan “Posisi Hukum Penarikan Berkas Novel Baswedan” di Koran Tempo, 15 Februari 2016. Opini tersebut harus ditanggapi agar pandangan publik pembaca tidak tersesat di belantara teks peraturan. Kasus Novel Baswedan bukan kasus kriminal biasa. Ia adalah salah satu kasus penegakan hukum…
Kinerja KPK Dikhawatirkan Terganggu
JAKARTA, KOMPAS — Pelimpahan berkas dakwaan atas nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dikhawatirkan akan membuat situasi komisi antirasuah itu menjadi tidak nyaman. Kinerja para pegawai KPK juga dikhawatirkan terganggu karena mereka merasa tidak dilindungi saat menunaikan tugas. Oleh karena itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera membahas pelimpahan…
Kasus Novel Baswedan Dinilai Perkara Institusional, Bukan Personal
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menentang pelimpahan berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut peneliti PSHK, Miko Ginting, semestinya sejak awal kasus ini dihentikan karena terlihat jelas dasar untuk mengkriminalisasi. “Ini bukan kasus yang bersifat personal tetapi institusional. Novel Baswedan dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya…
Siaran Pers Masyarakat Sipil Tentang Satu Tahun Jokowi Dan Masa Depan KPK
Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…
Siaran Pers: Debat Calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI): “Menuju Peradi yang Profesional, Akuntabel, dan Memperjuangkan Keadilan”
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
PSHK Bersama dengan IJSL dan hukumonline.com Menyelenggarakan Debat Calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara itu. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi salah seorang panelis, menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.