Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal e-participation untuk gandeng warga dalam kebijakan publik

Blog

Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terus menjadi masalah di Indonesia. Luasnya wilayah, jarak, akses, dan jumlah penduduk turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggandeng partisipasi publik. Tersumbatnya kanal partisipasi formal kemudian mendorong publik menyalurkan aspirasi lewat medsos – atau terkadang istilahnya “viral-based policy” – demi mendesak respons dari pemerintah. Kita melihat ini, misalnya, pada…

Salah Kaprah Definisi Organisasi Masyarakat Sipil

Aktivitas

Keberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…

RUU TPKS Harus Memuat Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…

Perlu Penertiban Tambang Emas Ilegal di Sumbar Pasca Jatuh Korban Jiwa Berkali-kali

Blog

Sejak beberapa tahun silam, Daerah Aliran Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Sumatera Barat dikeruk secara ilegal demi kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum Idul Fitri tambang emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, datang menghadirkan petaka. Puluhan orang petambang tertimbun longsor di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten…

Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam

Penelitian, Riset

Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam Sektor sumber daya alam (SDA) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian negara sekaligus memiliki implikasi besar terhadap lingkungan dan hajat hidup banyak orang. Pengelolaan SDA dapat menjadi modal utama pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Sumbangan SDA…

Podcast PSHK Episode 3: Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja

podcast

Bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Gita Syahrani dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sekaligus Ketua Program Kebijakan & Kerangka Peraturan LTKL, Afit Lamakarate kami ngobrol soal “Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja”. Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama…

Omnibus Law Tak Sentuh Akar Persoalan Hiperregulasi

Reformasi Regulasi

Seharusnya pemerintah membangun sistem manajemen regulasi nasional Ratusan, bahkan mungkin ribuan, peraturan perundang-undangan lahir setiap tahun. Mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga ke desa-desa. Presiden punya kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres; sementara para pembantunya yang tersebar di 22 Kementerian juga berwenang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Belum lagi peraturan di level daerah provinsi…

Upaya pelemahan KPK telah berlangsung lebih dari satu dekade

Blog

Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menggeledah kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kasus dugaan suap politikus PDI-P terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK masih menunggu izin dari Dewan Pengawas, sebuah badan baru yang didirikan berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan tahun lalu. Lambatnya proses penggeledahan ini dapat…

Dua tantangan legislasi DPR yang baru

Blog

Bulan ini, 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang terpilih dilantik. Dari jumlah itu, terdapat terdapat 286 (49,74%) wajah baru dan selebihnya 289 (50,26%) adalah petahana. Mereka adalah perwakilan sembilan partai politik. PDIP memiliki 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, Demokrat 54 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 48 kursi,…