‘Pengabdi Setan’ dan kisah hantu perempuan: simbol adanya kekerasan terhadap perempuan

Film Pengabdi Setan karya Joko Anwar berkisah tentang seorang ibu, yang setelah terbujur sakit selama tiga tahun, meninggal kemudian bangkit menjadi hantu dan menyebarkan teror. Film ini yang telah meraup 1.7 juta penonton dalam kurang lebih 10 hari—merupakan adaptasi film berjudul sama di tahun 1980. Kisah hantu perempuan “Ibu”—juga kuntilanak, sundel bolong, dan Si Manis Jembatan Ancol—sebenarnya menyimpan penanda soal…

Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI

Dalam melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dilihat adalah perkembangan dari fungsi kelembagaan tersebut, baik core business dan proses bisnis dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat apakah memang perlu ada penambahan pimpinan dalam pengelolaan lembaga tersebut.  Apabila ternyata sudah ada perubahan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut dan bertambah fungsi lembaga tersebut, maka sudah…

PSHK dalam Rapat Parisarna BPI

Pada tanggal 4 Desember 2016 Badan Perfilman Indonesia (BPI) membentuk mengadakan rangkaian kegiatan untuk persiapan rapat parisarna BPI di Hotel Mercure Bikini . Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai melalui Rapat Paripurna BPI 2017 adalah memperkuat organisasi, program, dan representasi Unsur BPI guna mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perfilman (UU No. 33 Tahun 2009…

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…

Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015: Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan

Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…