JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…
Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti hukum di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dilakukan lantaran tak ada alasan mendasar. Komisi antirasuah dinilai telah efektif memberantas korupsi dibanding dua penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “Alasan undang-undang direvisi adalah kalau suatu lembaga ternyata tidak…
TEMPO.CO, Jakarta – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi makin meluas. Peneliti hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, memaparkan tiga alasan bahwa UU KPK tak perlu diubah. “Tidak ada politik legislasi yang jelas dalam revisi Undang-Undang KPK,” ujar Bivitri ketika ditemui di PSHK, Kamis, 11 Januari 2016. Pertama, Bivitri menjelaskan bahwa…
Pada Kamis, 11 Februari 2016, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan konferensi pers yang berlokasi di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Kegiatan itu diadakan dalam rangka menyampaikan gagasan koalisi mengenai alasan mengapa Undang-Undang KPK (UU KPK) sebenarnya tidak perlu direvisi saat ini. Lola Easter (Indonesia Corruption Watch) membuka acara dan bertindak sebagai moderator dengan Bivitri Susanti…
Board of Trustees dari The Asia Foundation (TAF) yang sedang berada di Jakarta pada Kamis, 28 Januari 2016 menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor PSHK. Setelah menjadi tamu di Balai Kota Jakarta, rombongan yang terdiri dari 41 orang itu lalu tiba di PSHK sekitar pukul 14:30 dan rangkaian acara pun langsung dimulai. Para tamu disambut…
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…
Terorisme merupakan tindakan sekelompok kecil pengecut yang menebar ketakutan dan rasa tidak aman. Pelaku terorisme adalah orang-orang berwawasan sempit sehingga bertindak di luar hukum menimbulkan kerusakan dan membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka dibuai dengan nalar yang keliru dan disesatkan pemahamannya untuk mengobarkan kebencian. Untuk itu, kami atas nama segenap masyarakat sipil Indonesia lintas agama dan kepercayaan menyatakan…
Siaran Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera “Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir” Dalam penerimaan mahasiswa baru program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada tahun akademik 2015-2016 ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (“Jentera”) menyelenggarakan program beasiswa Munir Said Thalib Scholarship. Kampus Jentera adalah sebuah sekolah tinggi hukum yang…
The Discourse to Ease Up the Rule on Alcoholic Beverages Sale Scholars’ Voices for Termination of Bambang Widjojanto’s Case After One Year, House of Representatives Only Passed 3 Bills Indonesian Supreme Court Allows Multi Bar in Attorney’s Oath Legal Policy The Discourse to Ease Up the Rule on Alcoholic Beverages Sale The Government through the…