Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas

Pada 13 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian Draf Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan versi masyarakat sipil dan 2)…

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Pada 12 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Lantai 2 Gedung Badan Litbang Kemendagri. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas di Indonesia 2)…

Pendiri

EnglishBahasa Founders Center for Indonesian Law and Policy Studies was founded by a number of academicians and practitioners who  cares about the legal reform process in Indonesia. The founders PSHK consists of: Arief T. Surowidjojo Ahmad Fikri Assegaf Chandra M. Hamzah Hamid Chalid Ibrahim S. Assegaf Andhika Danesjvara Said Zaidansyah Yuli Harsono Zacky Zainal Husein Aria Suyudi…

Membaca Hukum : Studi Kasus Permen Bersama 2006

Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa pembubaran KKR memiliki dasar pembenar yang kuat, karena dianggap melanggar ketentuan peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri tahun 2006, khususnya Pasal 18  tentang izin…

Tentang Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Revitalizing Indonesian civil justice

There are two recent considerations that can be tied to the establishment of a mechanism for the settlement of small claims (small claims court) in Indonesia. The first consideration is the constantly low number of civil claims and the second is Indonesia’s status in a recent universal assessment of the condition of civil justice. Those…

LRWD Edition 01: January 2016

The Selection Process of Indonesia Ombudsman Commissioner Hampered in the House Mistake of Thinking in Discourse to Expand State Intelligence Agency (BIN) Authority National Security Bill as a Threat for Democracy The Incomplete Plan in Reviving the Guidelines of State Policy (GBHN)   Legal Policy The Selection Process of Indonesia Ombudsman Commissioner Hampered in the…