Supreme Court Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014: Strengthening Legal Aid in Court Chief Justice of the Supreme Court has ratified Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014 on Legal Service Guidelines for the Poor in Court; which automatically replaces Supreme Court Regulation No. 10 Year 2010 on Legal Aid Guidelines in Court. The…
On October 16, 2023, the Constitutional Court of Indonesia granted a petition on a judicial review of article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections (in other words: the Indonesian Electoral Law), specifically addressing the age requirements for presidential and vice-presidential nominations, allowing those who has not reached 40 years…
Over the past few months, senior lawmakers have been pushing to amend the 1945 Indonesian Constitution again. These irresponsible and unnecessary proposals could result in the first changes to the constitution since the four amendments, from 1999 to 2002, that delivered democratic transition after the fall of Soeharto. Attempts to revise the constitution are not…
Tak perlu jadi ahli hukum untuk merasakan kejanggalan dalam proses legislasi RUU Cipta Kerja. Simpang siurnya informasi tentang draf mana yang merupakan naskah final, sudah jadi bahan lelucon tersendiri di berbagai kalangan masyarakat beberapa waktu belakangan ini. Telah banyak diberitakan bahwa ada beberapa versi naskah RUU Cipta Kerja yang beredar. Ada versi situs DPR (sekitar Maret,…
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah bersama DPR pada 5 Oktober 2020. Tak hanya prosedur pembentukannya, mayoritas materi muatannya juga mengandung masalah. Ini adalah proses legislasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat yang kesekian kali, seperti halnya pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU Mahkamah Konstitusi. Mekanisme apa yang bisa…
On Monday, the House of Representatives (DPR) and the government agreed to pass the omnibus bill on job creation into law. This statute was first proposed by President Joko “Jokowi” Widodo about a year ago, on 20 October 2019, when he was sworn in to serve his second term in office. The bill’s deliberation process took less…
There is a growing anxiety among rights activists regarding the trajectory of Indonesia’s democracy. The current consensus among political and constitutional scholars is that democracy in Indonesia is on the verge of regression, if not already in a state of decline. Democratic regression is always a slow-moving process, in which political and social actors gradually…
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan ini memperkuat vonis pengadilan sebelumnya, yakni putusan pada tingkat kasasi yang menghukum mantan guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram itu enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier…
Melihat realitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum efektif menerapkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera dan pemiskinan terhadap koruptor, sementara terdapat kebutuhan segera untuk menerapkannya, maka kajian komprehensif terhadap konsep perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut menjadi amat relevan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian…