JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti pusat studi hukum dan kebijakan, Miko Ginting, mengungkapkan, kriminalisasi tak hanya terjadi pada pejabat negara, seperti pimpinan KPK. Ia menyebutkan, kriminalisasi juga sering terjadi pada masyarakat sipil, seperti buruh dan petani. “Tahun 2000 ada seorang anggota serikat buruh yang dipidanakan oleh sebuah perusahaan pembuat sandal karena memakai contoh produknya saat shalat Jumat.…
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
“Ini pentingnya masyarakat sipil bergabung untuk bicarakan prinsip bersama yang akan menyatukan kita tentang HAM dan demokrasi,”
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara itu. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi salah seorang panelis, menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
Legal Policy Law Enforcement and Human Rights Challenges for the New Attorney General It has been more than two weeks since the inauguration of Joko Widodo-Jusuf Kalla’s working cabinet. Even so, the appointment of an Attorney General seems to still be a long way away. According to the Coordinating Minister for Politics, Law, and…
Legal Policy Newmont Revokes Arbitration Sue Process After stubbornly maintaining their position to sue the Indonesian government in front of an arbitration panel, Newmont has revoked its decision in front of the International Centre for Settlement Dispute (ICSID). Previously, Newmont had taken unilateral action to bring the Indonesian Government in front of ICSID panel over…
Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu [miskin].
Law Policy KPU Ensures Voting Rights of Persons with Mental Instabilities The Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) has restored voting rights of persons with mental instabilities in the General Elections. This step was taken after the KPU received input from various parties, both from the civil society and the National Commission on Human Rights.…