Seri Diskusi Legislasi dalam Perspektif Disabilitas

Events

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) bermaksud menyelenggarakan Seri Diskusi Legislasi dalam Perspektif Disabilitas. Seri diskusi ini diselenggarakan dengan tujuan membuka lebih luas ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan gagasannya dalam proses legislasi. Dengan terbukanya partisipasi publik dalam proses legislasi,…

PSHK Hadiri Diskusi tentang Studi Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Rutan dan Lapas

Aktivitas

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas pada Senin (13/6/2021) secara daring. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum…

Pelatihan penelitian online untuk Organisasi Penyandang Disabilitas dari Indonesia

Publikasi, Riset

Alumni program pelatihan kepemimpinan Australia Award yang difasilitasi Pusat Asia Tenggarah Sydney (Sydney Southeast Asia Centre, SSEAC) dari Universitas Sydney diundang berpartisipasi dalam program pelatihan penelitian online yang intensif. Jumlah peserta dibatasi hanya 16 orang, jadi pastikan ajukan aplikasi Anda lebih awal! Selama lima minggu, Anda akan mempelajari keterampilan penelitian yang dapat digunakan untuk memperkuat…

Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penelitian, Riset

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini.…

UU Cipta Kerja: Kebijakan Melawan Arus Pelindungan Hak Disabilitas

Aktivitas

Materi dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus diperbincangkan khalayak karena cakupan isunya yang beragam, meliputi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penggunaan lahan, UMKM, sampai ke tata kelola pemerintahan. Luasnya lingkup pengaturan dalam UU Cipta Kerja, ditambah jumlah ketentuan yang mencapai ratusan pasal, menyebabkan beberapa isu penting lain luput dari perhatian publik, salah…

Mewujudkan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS

Aktivitas

  DIGNITY DISCUSSION (Disability Gathering on Tuesday Discussion) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rekrutmen kerja, khususnya dalam seleksi CPNS, dengan adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Ketentuan itu sejalan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Hentikan Segera Praktik Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya…

Komisi Nasional Disabilitas untuk Siapa?

Blog

Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Proses pembentukan KND sudah diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden, yang saat ini sudah sampai tahap hampir akhir, yaitu di Sekretariat Negara untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden. Namun begitu,…

SATU LAGI PP PELAKSANAAN UU PENYANDANG DISABILITAS RESMI DISAHKAN

Info Legislasi

Presiden RI resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi dilaksanakan dalam tingkat nasional dan daerah. Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan,…