Salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja memangkas over regulasi yang saling tumpang tindih nampaknya perlu ditelaah mendalam. Sebab, justru UU Cipta Kerja bakal melahirnya banyak aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) di setiap 76 UU yang terdampak dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya, diperkirakan ada sekitar 470-an aturan turunan yang diamanatkan…
DetailsMulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) M Nur Sholikin mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan. Menurut Nur, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan menteri-menteri Presiden Jokowi banyak terhambat regulasi, sehingga menjadi lambat. “Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya kegentingan yang memaksa…
DetailsPresident Joko “Jokowi” Widodo introduced the concept of the omnibus bill to Indonesia at the start of his second term, as a way to speed up changes to laws seen to be hampering economic growth. Given the slow pace of regulatory reform – just over a dozen of the 54 laws slated for deliberation by the House…
DetailsSistem perundang-undangan di Indonesia masih membutuhkan perbaikan secara menyeluruh melalui perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kelemahan sistem yang sudah terjadi lama ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi juga berpotensi mengganggu keamanan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh…
DetailsMeskipun terdapat putusan MK 138/PUU-VII/2009, ketiadaan penafsiran baku tentang frasa “masa sidang berikutnya” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-10 mulai dibahas Badan Anggaran pada Senin (4/5/2020). Keputusan itu merupakan hasil rapat Badan Musyarah (Bamus)…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Partisipasi publik atas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah seharusnya diwujudkan oleh pemerintah dan DPR, termasuk dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Kekhawatiran minimnya partisipasi publik atas penyusunan RUU ini sejak awal sudah disampaikan serikat buruh, pakar dan akademisi. Bahkan, serikat buruh menolak pembahasan RUU yang tengah bergulir di Badan Legislasi (Baleg)…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Solikhin mengatakan, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan berpengaruh besar terhadap kelanjutan pembahasan RUU sapu jagat tersebut. Sebab, meskipun klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya, klaster lainnya tetap dibahas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhirnya tetap…
DetailsPemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Peneliti…
Details
