Reformasi Regulasi - pshk.or.id

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar webinar seri keduadengan mengusung tema “Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja” Kamis, 16 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan dua orang pembicara,Mova Al Afghani dan Gumilang Aryo Sahadewo. Rangkaian webinar ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya advokasi PSHK untuk mendorong revisi…

Details

Apr142020

Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang

Aktivitas, Reformasi Regulasi, Webinar14/04/2020 9:23 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar Webinar dengan mengusung tema “Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang” Selasa, 14 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan tiga orang pembicara yaitu: Dr. Fitriani A. Sjarif (Akademisi Fakultas Hukum UI), Dr. Bayu Dwi Anggono (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember) dan Fajri Nursyamsi,S.H.,M.H. (Peneliti PSHK dan Pengajar…

Details

Apr132020

4 langkah antisipasi PHK akibat pandemi COVID-19 dari segi hukum

Blog, Reformasi Regulasi13/04/2020 4:47 PM

Dampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pelemahan perekonomian diproyeksikan akan terjadi selama 4-6 bulan ke depan. Bahkan bisa jadi lebih lama, karena kita belum bisa memprediksikan kapan wabah ini bisa teratasi dengan tuntas. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor…

Details

Apr92020

Pembentukan Lembaga Khusus untuk Atasi Kondisi Regulasi yang Kritis

Aktivitas, Reformasi Regulasi, Webinar09/04/2020 7:50 PM

Ahmad Fikri Assegaf mengatakan bahwa keadaan legislasi kita dari ujung keujung memiliki banyak masalah mendalam yang menyebabkan kita berada dalam kondisi kritis regulasi. Sementara keberadaan lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak kunjung dieksekusi pembentukannya. Padahal, melihat permasalahan regulasi saat ini, yang paling penting adalah harus ada lembaga yang benar-benar mengakomodir…

Details

Mar22020

Omnibus Law Tak Sentuh Akar Persoalan Hiperregulasi

Reformasi Regulasi02/03/2020 3:10 PM

Seharusnya pemerintah membangun sistem manajemen regulasi nasional Ratusan, bahkan mungkin ribuan, peraturan perundang-undangan lahir setiap tahun. Mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga ke desa-desa. Presiden punya kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres; sementara para pembantunya yang tersebar di 22 Kementerian juga berwenang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Belum lagi peraturan di level daerah provinsi…

Details

Mar22020

The 2020 Prolegnas: here we go again

Blog, Reformasi Regulasi02/03/2020 12:28 PM

The House of Representatives (DPR) published in January its list of priority bills (National Legislative Program, Prolegnas) for 2020. It says it plans to deliberate 54 bills(link is external) in this year’s legislative sitting period, and they include four worrying: “carry-over bills”(link is external) from the previous DPR term (2014-2019): the revised criminal code bill (RKUHP or RUU KUHP), amendments to…

Details

Feb202020

Eksklusivitas Omnibus Law yang Super Prioritas

Blog, Reformasi Regulasi20/02/2020 7:26 PM

Setelah kurang lebih tiga bulan sejak diumumkan oleh Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, kebijakan omnibus law (UU sapu jagat) cipta lapangan kerja mulai kelihatan arah pengaturannya. Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat, (17/1) lalu menjelaskan isi UU sapu jagat tersebut. Ada 11 klaster pengaturan yang berdampak pada 79 undang-undang dan 1244 pasal.…

Details

Feb172020

Ubah UU dengan PP Dinilai Langgar Konstitusi

Reformasi Regulasi17/02/2020 3:37 PM

Karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik. Materi muatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law terus mengundang kritik dan cibiran dari sejumlah elemen…

Details

Feb172020

Masalah Hukum Undang-Undang Cipta Kerja

Blog, Reformasi Regulasi17/02/2020 12:35 PM

Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 13 Februari 2020. Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersoalkan secara hukum dalam proses pembentukan undang-undang itu. Pertama, meski draf rancangan sudah diserahkan pemerintah ke…

Details