Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang
Untuk menyaksikan diskusi lebih lengkap, simak videonya di bawah ini:
DetailsUntuk menyaksikan diskusi lebih lengkap, simak videonya di bawah ini:
DetailsDampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pelemahan perekonomian diproyeksikan akan terjadi selama 4-6 bulan ke depan. Bahkan bisa jadi lebih lama, karena kita belum bisa memprediksikan kapan wabah ini bisa teratasi dengan tuntas. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor…
DetailsAhmad Fikri Assegaf mengatakan bahwa keadaan legislasi kita dari ujung keujung memiliki banyak masalah mendalam yang menyebabkan kita berada dalam kondisi kritis regulasi. Sementara keberadaan lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak kunjung dieksekusi pembentukannya. Padahal, melihat permasalahan regulasi saat ini, yang paling penting adalah harus ada lembaga yang benar-benar mengakomodir…
DetailsSeharusnya pemerintah membangun sistem manajemen regulasi nasional Ratusan, bahkan mungkin ribuan, peraturan perundang-undangan lahir setiap tahun. Mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga ke desa-desa. Presiden punya kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres; sementara para pembantunya yang tersebar di 22 Kementerian juga berwenang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Belum lagi peraturan di level daerah provinsi…
DetailsThe House of Representatives (DPR) published in January its list of priority bills (National Legislative Program, Prolegnas) for 2020. It says it plans to deliberate 54 bills(link is external) in this year’s legislative sitting period, and they include four worrying: “carry-over bills”(link is external) from the previous DPR term (2014-2019): the revised criminal code bill (RKUHP or RUU KUHP), amendments to…
DetailsSetelah kurang lebih tiga bulan sejak diumumkan oleh Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, kebijakan omnibus law (UU sapu jagat) cipta lapangan kerja mulai kelihatan arah pengaturannya. Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat, (17/1) lalu menjelaskan isi UU sapu jagat tersebut. Ada 11 klaster pengaturan yang berdampak pada 79 undang-undang dan 1244 pasal.…
DetailsKarena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik. Materi muatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law terus mengundang kritik dan cibiran dari sejumlah elemen…
DetailsDraf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 13 Februari 2020. Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersoalkan secara hukum dalam proses pembentukan undang-undang itu. Pertama, meski draf rancangan sudah diserahkan pemerintah ke…
DetailsKritik publik yang tidak berdasarkan dokumen resmi dari pemerintah merupakan dampak dari terbatasnya akses publik untuk mendapatkan dokumen sejumlah RUU tersebut. Penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dirumuskan pemerintah menggunakan pendekatan omnibus law masih terjadi. Tidak hanya beberapa pemangku kepentingan yang secara langsung akan terdampak oleh pengaturan dalam RUU, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,…
Details