Pernyataan Pers Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Kerja Hakim Konstitusi
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Details
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Atas Pengusulan Kembali Setya Novanto Sebagai Ketua DPR
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Partai tersebut mengusulkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggantikan Ade Komaruddin. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal…
DetailsPernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Reformasi Tilang
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
Details
