Supreme Court Court Extends Application of Civil Wrongdoing to Government Officials The Supreme Court (MA) penalized the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) to pay 100 million Rupiah for their wrong doing related to the confiscation process of Syarifuddin Umar, former judge, who was convicted for bribery. The decision has two significant implications. First,…
DetailsLegal Discourse The Polemical Second Round of the Presidential Election The journey to Istana Merdeka becomes more and more interesting with each passing day. The frenzy between supporters regarding weaknesses and strengths of each presidential candidate through the media can’t seem to be paused. One issue raised is regarding the second round of the presidential…
DetailsLegal Policy Jokowi-JK Crowd Funding: Political Fund Raising, Not Graft The Indonesian presidential election is just about to start, but initiatives by each candidate have already begun in full swing. A notable one was done by the Jokowi–JK pair, where they launched a bank account to accommodate public donations to fund their presidential campaign. The…
DetailsDokumen visi-misi dan program mencerminkan indikasi keberpihakan dan prioritas kebijakan masing-masing pasangan. Penelahaan visi-misi bermanfaat bagi pemilih, sekaligus alat menguji realisasi janji politik tersebut nantinya dalam rencana kerja pemerintahan.
DetailsKeterlibatan masyarakat dalam pengaduan terhadap pelayanan publik juga begitu penting. Bahkan, hak pelibatan publik sudah terjamin dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ada berbagai cara masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelayanan publik. Semua itu dilakukan agar pelayanan publik untuk masyarakat terlaksana dengan baik dan berkualitas. LAWmotion yang merupakan bagian dari rangkaian Pelayanan…
DetailsStandar pelayanan publik itu sangat diperlukan. Mengapa? Agar pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam tiga tahapan standar pelayanan publik (penyusunan, penetapan, dan penerapan), penting bagi masyakarat untuk terlibat. LAWmotion #13 memberikan contoh hal-hal yang dapat dilakukan antara pihak pemberi dan penerima pelayanan publik. Semua itu dalam rangka menjamin…
DetailsSebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik. Itu adalah hak dasar yang wajib dipenuhi. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang pelaksanaan pelayanan publik. Tidak hanya pihak penyelenggara dan pelaksana, masyarakat juga memiliki peranan dalam kesuksesan berjalannya pelayanan publik di Indonesia. LAWmotion #12 memaparkan isi undang-undang itu, misalnya mengenai hak…
DetailsCivil Society Initiatives The Persons with Disabilities Bill Working Group Hearing with the House of Representatives Secretary General On 20 May 2014, PSHK accompanied the Persons with Disabilities Bill Working Group to attend invitation hearing from the Indonesian House of Representatives Secretary General.. On the occasion, the working group handed over the community’s version…
DetailsLegal Discourse The Harrowing Realities of Being in Police Custody Azwar, a suspect of the Jakarta International School (JIS) sexual harassment case was found dead in the Metro Jaya Regional Police toilet on 26 April 2014. During the inspection, Azwar asked permission to go to the toilet and five minutes later he was found lifeless.…
Details
