Pada 27 September 2016 lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali putusan MKD yang diajukan Setya Novanto pada 19 September 2016. Sidang MKD kemudian memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto. Putusan MKD juga menyertakan kewajiban memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait…
GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…
JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…
Contradictions in the Persons with Disabilities Bill House Places Tobacco Article in Bill on Culture Shifting the Permit to Investigate Parliament Members from Board of Ethics to President Indonesia Jentera School of Law Holds First Student Inaugural Ceremony Legislation Contradictions in the Persons with Disabilities Bill The Bill on Persons with Disabilities has been in…
Poor Judicial Process in Indonesia: The Government Should Not Carry Out Execution Presidential Regulation No. 38 Year 2015: New Legal Regime for Infrastructure Provision Death End for Mary Jane Veloso: Acquittal from Death Penalty Manahan Sitompul Replaces M. Alim as Constitutional Court Justice Fights Between Members of Parliament in the Compliance Context of the Parliamentary…
Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…
The Pre-trial Process Could Not Invalidate the Suspect Status of Budi Gunawan The Supreme Court Judge Selection Process and the Enrolment of a Former Constitutional Court Judge Parliament’s Updated Code of Ethics Hinders Process of Law Enforcement towards MPs Guarding the 2015-2019 National Legislation Program (Prolegnas) Legal Policy The Pre-trial Process Could Not Invalidate the…
House of Regional Representatives DPD’s Initiative to Propose Bill of Persons with Disabilities On 18 November 2014, the House of Regional Representatives (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) held a focus group discussion entitled “Urgency of National Lawmaking about People with Disabilities”. During the FGD, the DPD presented their research report about the urgency of People with…