Pada 27 September 2016 lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali putusan MKD yang diajukan Setya Novanto pada 19 September 2016. Sidang MKD kemudian memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto. Putusan MKD juga menyertakan kewajiban memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait…
GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…
Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…
Supreme Court The OJK’s Compulsory Levy: Professional Organizations Rejects The Association of Capital Market Legal Consultants (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal / HKHPM) filed a judicial review petition before the Supreme Court (Mahkamah Agung / MA) against the Indonesian Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) on 17 October 2014. The petition filed is…
Special Edition on the Local Elections Law Press Release: Local Election Law Controversy: Reject SBY’s Image Salvation Efforts, Handover to Constitutional Court and New Government Jakarta, 30 September 2014; the shocking and disappointing statement from President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) towards the decision results on the Local Elections Bill during the House of…
Legal Policy Newmont Revokes Arbitration Sue Process After stubbornly maintaining their position to sue the Indonesian government in front of an arbitration panel, Newmont has revoked its decision in front of the International Centre for Settlement Dispute (ICSID). Previously, Newmont had taken unilateral action to bring the Indonesian Government in front of ICSID panel over…
CSO Initiatives MD3 Law: A Setback for the Indonesian Parliament The House of Representatives has realized that their performance levels are in decline in line with the public’s trust towards them. Therefore, through the amendment of Law No. 27 Year 2009 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, House of Regional Representatives, and Regional…
Legal Community Indonesian Bar Association (PERADI) Enacts New Regulation for Foreign Advocates in Indonesia Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia / the Indonesian Bar Association) as one of Indonesia’s most prominent bar associations has just passed a new regulation for the practices of foreign lawyers in Indonesia. The Peradi Chairman Decree No. KEP.2010/PERADI/DPN.XII/2013 on Requirements and Procedural…