Constitutional Court Constitutional Court Judge Selections and Politician Nominees The Constitutional Court will have new judges in upcoming months. The selection process at the Parliament has already started and has managed to obtain 12 candidates. The next step, based on unconstitutional Law No. 4 Year 2014 on Election Models, is the establishing of a…
Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…
DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Pada 25-26 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan fit and proper test untuk seleksi hakim konstitusi usulan DPR. Sekitar 15 menit setelah proses wawancara berakhir pada 26 September 2023, DPR mengumumkan bahwa seluruh fraksi setuju memilih Asrul Sani sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Yang Mulia…
Persoalan penggusuran warga di Pulau Rempang belum kunjung usai, bahkan cenderung memanas. Hal itu terjadi seiring dengan pernyataan dan posisi berbagai pihak di pemerintahan yang terus menyudutkan masyarakat yang merupakan korban dari rencana pemerintah mengosongkan area Pulau Rempang. Reaksi penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Selain karena tidak ada sosialisasi yang memadai perihal rencana dan kompensasi…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Komisi Pemilihan Umum tidak taat peraturan dan kehilangan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya menuju pemilu serentak 2024. Sejumlah tindakan KPU diindikasikan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK, serta prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu. Setidaknya, hal itu terlihat jelas dalam tiga kejadian…
Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terus menjadi masalah di Indonesia. Luasnya wilayah, jarak, akses, dan jumlah penduduk turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggandeng partisipasi publik. Tersumbatnya kanal partisipasi formal kemudian mendorong publik menyalurkan aspirasi lewat medsos – atau terkadang istilahnya “viral-based policy” – demi mendesak respons dari pemerintah. Kita melihat ini, misalnya, pada…
Pada tahun 2020, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai omnibus law, mendapat reaksi yang sangat keras dari publik. Pandangan publik diarahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang meloloskan undang-undang tersebut. Upaya berbagai kalangan mengawal proses pembentukan UU Cipta Kerja di ranah legislatif merupakan langkah yang penting. Ini berlaku…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 40 rancangan undang-undang untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna DPR pada Desember lalu. Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menyertai penetapannya. Pertama, pengesahan ini sudah begitu terlambat. Sebagaimana yang pernah saya utarakan dalam tulisan “Urgensi Perubahan Program Legislasi Nasional” di Koran Tempo…