Mendorong Advokasi Kesehatan Melalui Pemahaman Hierarki Peraturan Perundang-undangan

“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…

Tidak Satu Tetes Darah Pun Halal Ditumpahkan Atas Nama Terorisme!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…

Pernyataan Sikap Koalisi Warga Lawan Terorisme

Terorisme merupakan tindakan  sekelompok kecil pengecut yang menebar ketakutan dan rasa tidak aman. Pelaku terorisme adalah orang-orang berwawasan sempit sehingga bertindak di luar hukum menimbulkan kerusakan dan membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka dibuai dengan nalar yang keliru dan disesatkan pemahamannya untuk mengobarkan kebencian. Untuk itu, kami atas nama segenap masyarakat sipil Indonesia lintas agama dan kepercayaan menyatakan…

Media Briefing PSHK dan Puslitbang MA mengenai Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengadilan Negeri

Pada Rabu, 25 November 2015, PSHK bersama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (Puslitbang MA) mengadakan media briefing yang bertempat di Warung Daun, Cikini, Jakarta. Bertemakan “Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengadilan Negeri”, acara itu dihadiri oleh wartawan dari berbagai media nasional maupun daerah dengan tujuan mendengar pemaparan dari ketiga narasumber, yaitu…

Jumlah Perkara Bisa Capai 3 Juta, Kasus Tilang Diusulkan Tak Sampai Meja Hijau

Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, M. Nur Sholikin menuturkan, perkara tilang menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN). Dari total lebih dari tiga juta perkara pidana yang ditangani PN, perkara tilang mencapai lebih dari 96 persen. Maka dari itu,…

Dari 3 juta Perkara di Pengadilan, 96% adalah Kasus Tilang

Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (Tilang) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri (PN). Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahun, perkara tilang selalu menempati porsi terbesar dengan persentase di atas 96%. Gambaran secara kuantitas di tingkat…

Pengadilan Dinilai Belum Kelola Perkara Tilang dengan Baik

Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Proses pengelolaan pelanggaran lalu lintas (lalin) di Pengadilan Negeri (PN) masih menjadi masalah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Banyaknya berkas pelanggar lalu lintas yang masuk ke PN membuat pelayanan sidang pelanggar lalin menjadi tidak maksimal dan cenderung asal-asalan. Tidak heran, di hampir sebagian PN, marak bermunculan…

Ini Solusi Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri

Rabu, 25 November 2015 | www.hukumonline.com Permasalahan penanganan dan pengelolaan tilang dinilai masih ‘berantakan’. Padahal, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Tahun 2014, perkara terbesar di pengadilan tingkat pertama justru berasal dari perkara pidana cepat, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.226.102 perkara (95,42%) dari total keseluruhan perkara pidana 3.334.226 perkara. Sayangnya,…