Rabu, 25 November 2015 | www.geotimes.co.id Pengelolaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang didesak untuk segera dibenahi. Pasalnya, sekarang ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kerap tidak efektif. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik oleh masyarakat atau pelaku yang terkena tilang maupun institusi penegak hukumnya sendiri. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…
Dear Sir/Madam, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / YSHK (Indonesian Foundation for Law and Policy Studies) hereby announces that on Wednesday October 28th, 2015, the foundation had an official restructuring of management for the 2015-2018 period. The position of Chairman of YSHK, which was before held by Abdul Haris Muhammad Rum, is now held…
Kepada Yth. Bapak/Ibu dan Mitra Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Dengan hormat, Kami bermaksud untuk memberitahukan pergantian kepengurusan yang telah dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2015. Posisi Ketua Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK) yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Haris M Rum kini digantikan oleh Eryanto Nugroho. Posisi Direktur Eksekutif Pusat Studi…
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara itu. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi salah seorang panelis, menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu [miskin].