Paralegal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1/2018 terhadap UU No 18/2003 tentang Advokat. Pemohon adalah beberapa advokat yang merasa dirugikan akibat adanya kewenangan memberikan bantuan hukum secara litigasi…
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…
Insiden berdarah di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba di Markas Komando Brimob merupakan sebuah gejala bahwa pengelolaan institusi pemasyarakatan Indonesia masih penuh dengan persoalan. Dari kacamata penyebab, seharusnya premis tunggal dalam insiden itu disingkirkan. Persoalan ”gesekan” antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas sudah berulang kali terjadi. Pemerintah perlu lebih terbuka…
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan penyesuaian kontrak karya Freeport tahun 1991 dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 memasuki babak baru. Setelah lebih kurang tujuh tahun pemerintah berusaha melakukan renegosiasi dengan Freeport, akhirnya negosiasi mengalami kebuntuan yang ditunjukkan dengan konferensi pers Freeport baru-baru ini. Pada 2010, pemerintah mulai melakukan renegosiasi dengan beberapa…
“Having lawyers create laws is like having doctors create diseases” Introduction The above joke in the United States could be relevant to the topic of dual office holding by lawyer discussed in this article. Dual office holding by lawyer is a situation when a lawyer simultaneously holds an elected or appointed position to exercise some…
Atas nama peraturan dan prosedur, esensi keadilan sering kali terpinggirkan. Ini terlihat misalnya dalam tulisan “Posisi Hukum Penarikan Berkas Novel Baswedan” di Koran Tempo, 15 Februari 2016. Opini tersebut harus ditanggapi agar pandangan publik pembaca tidak tersesat di belantara teks peraturan. Kasus Novel Baswedan bukan kasus kriminal biasa. Ia adalah salah satu kasus penegakan hukum…
JAKARTA — Kasus “papa minta saham” yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto terpilih sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015. Topik ini mengalahkan empat topik panas lainnya, yaitu pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, Gejolak rupiah, bencana asap, dan hukum mati terpidana narkoba. Akun media sosial Denny JA’s World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap…
Institusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’ mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…