Aliansi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performance-Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap…
Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya.
Buku ini secara spesifik membahas hanya salah satu media iklan, yaitu reklame, di dalam konteks kota Jakarta.
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
Tak hanya kinerja, dari citra kelembagaan pun DPR mempunyai masalah besar. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai ke tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR menghiasi media massa sejak beberapa tahun terakhir.
Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., 84 Tahun, salah seorang tokoh hukum tata negara Indonesia, telah wafat pada hari Selasa, 12 Agustus 2014. Selama perjalanan hidupnya, Prof. Harun adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada profesi keilmuan hukum, utamanya bidang hukum tata negara. Ia merupakan murid langsung, bersama-sama Prof. Ismail Sunny dan Prof. Padmo Wahjono, dari…
CSO Initiatives MD3 Law: A Setback for the Indonesian Parliament The House of Representatives has realized that their performance levels are in decline in line with the public’s trust towards them. Therefore, through the amendment of Law No. 27 Year 2009 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, House of Regional Representatives, and Regional…
Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu [miskin].