Desakan agar sidang Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dilakukan terbuka kembali muncul. Kali ini desakan datang dari beberapa pekerja yang sedang mengajukan Judicial Review Perda Propinsi Jawa Barat No. 6/2014 tentang Ketenagakerjaan. Tak puas dengan prosedur Judicial Review di MA. Mereka mengajukan Judicial Review UU MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan mereka agar…
“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
“Pengadilan di tingkat bawah akan ragu mengajukan PK atau tidak. Jaksa juga ragu. Yang paling menjadi korban sebenarnya hakim. Kalau ada permohonan PK, kalau tidak meneruskan ke MA maka dia melanggar UU KUHAP dan putusan MK sehingga dia bisa tergancar kode etik,”
Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang belum tahu perbedaannya, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Bila di suatu hari yang naas Anda ditangkap polisi,…
“UU ORMAS 17/2013 ini berbahaya dan sangat anti demokrasi, bukan hanya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil secara umum juga sangat merugikan dan berbahaya buat organisasi media, pers, wartawan, dan jurnalis. Organisasiorganisasi ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah dan melanggar undangundang karena pemberitaan, artikel, informasinya seringkali menyebarkan ideologi lain yang kadangkala memang tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas wartawan dan media adalah menyajikan informasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran yang dapat saja bertentangan dengan Pancasila, agar pembaca dapat memperoleh gambaran dan informasi yang komprehensif dan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.”Amir Efendi Siregar, Ahli dari Pemohon Uji Materi UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review. Selain itu, penunjukan unit khusus untuk melakukan pengawasan perda di tingkat pemerintah dan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan implementasi pengawasan perda secara berjenjang. MA perlu membenahi hukum…