RAZIA DAN PENYITAAN BUKU BESAR-BESARAN MELANGGAR HUKUM

Siaran Pers

Jaksa Agung mengusulkan untuk dilakukan razia besar-besaran dan perampasan terhadap buku berpaham komunis. Pernyataan Jaksa Agung ini justru melegalisasi tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD NRI 1945. Pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan preseden buruk dan mengancam praktik demokrasi di Indonesia. Rezim kewenangan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap barang cetakan, termasuk…

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.   Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…

Giri Ahmad Taufik

Peneliti

Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…

Team-template

Team-template Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera). Eryanto memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan pendidikan hukum yang bekerja…

Problem Hukum Putusan Bawaslu

Blog

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…

Putusan yang Menyakitkan

Blog

Paralegal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1/2018 terhadap UU No 18/2003 tentang Advokat. Pemohon adalah beberapa advokat yang merasa dirugikan akibat adanya kewenangan memberikan bantuan hukum secara litigasi…

SIARAN PERS: JANGAN PAKSAKAN PENGESAHAN RUU KUHP

Publikasi, Siaran Pers

Jakarta (1/2/2018). Panitia Kerja DPR telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Saat ini, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkroninasi (Timsin) sedang membahas untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR. PSHK memandang DPR maupun Pemerintah perlu menghentikan semua proses dan menunda pengesahan RUU KUHP karena memiliki tiga permasalahan mendasar. Pertama, penyusunan pasal-pasal dalam…

Membandingkan Hukum dalam Sixth Annual YCC Global Conference 2017

Aktivitas, Berita

Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…

Putusan MK, Momen Pemerintah Efektifkan Pengawasan Perda Bermasalah

Berita, PSHK dalam Berita

Untuk mengantisipasi potensi besarnya jumlah perkara judicial review atas perda, MA perlu mengubah hukum acara judicial review agar lebih transparan dan akuntabel. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya…