Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hokum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang…
Pada 18 Desember 1984, Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 39/46. Resolusi tersebut berupa konvensi yang diberi nama “The United Nation Convention Against Torture and the Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini juga dikenal dengan nama Convention Against Torture (CAT). Hari berlakunya konvensi…
Siaran Pers PSHK: Amicus Curiae pada Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Senin, 8 Januari 2024 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan putusan terhadap kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Persidangan ini merupakan buntut dari pelaporan pidana oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris…
Bugivia Maharani & Nurul Fazrie Rubrik ASEAN dan Hukum Internasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ASEAN, sebagai organisasi regional Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengambil sikap bersama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Myanmar. Ada dualisme pendekatan diplomasi oleh ASEAN, di mana beberapa anggota mendukung aksi tegas dan…
Komitmen ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar kembali dipertanyakan usai retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, 4 September lalu. Pasalnya, dalam pertemuan yang ditujukan untuk meninjau ulang implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five-Point Consensus/5PC) itu, ASEAN memutuskan akan tetap mempertahankan 5PC sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis di Myanmar. 5PC merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN mengenai situasi di…
Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding hak asasi manusia (HAM) tak relevan diperbincangkan pada kasus terorisme. Tidak hanya isu soal agama dan komunisme, isu HAM pun kerapkali kesannya menjadi komoditas politik. Kita dapat mengunjungi kembali…
Terlebih jika wilayah di sekitar Kepulauan Natuna disengketakan negara lain. Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) dalam menyelesaikan kasus Filipina-Cina di Laut Cina Selatan turut disambut baik oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Alasannya, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa serupa. “Putusan tersebut jadi yurisprudensi, pegangan Indonesia…
Perkembangan regulasi terkait advokat asing. Apabila ditelaah dari sisi historis, keberadaan advokat asing sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Para advokat Belanda pada saat itu bersanding dengan advokat pribumi dan advokat keturunan Tionghoa. Salah satu bukti sejarah yang tercatat adalah ketika Mr. Loekman Wiradinata dipercaya…
The Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…