Konstitusionalitas Perjanjian Transpacific Partnership

Pada kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jokowi secara mengejutkan menyatakan keinginan untuk bergabung di dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). Tindak lanjut pernyataan tersebut semakin menguat dengan pembentukan tim pengkaji yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pernyataan Jokowi pada forum pertemuan rektor baru-baru ini. Keinginan pemerintah bergabung ke dalam TPP tentu…

Pelajaran dari Polemik Proyek Pembangunan Infrastruktur Lintas Negara

Pembangunan proyek infrastruktur berskala dan berbiaya besar tidak pernah luput dari polemik ataupun kontroversi. Hal itu memang biasa terjadi dimanapun terlebih jika sebuah proyek dapat memberikan dampak penting bagi perekonomian negara. Tentu saja, setiap polemik rentan menjadi santapan empuk bagi para politisi oposan seperti yang terjadi atas proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda, pembangunan pembangkit listrik…

Hiper Regulasi, Tantangan Pembenahan Regulasi di Indonesia

Salah satu kecenderungan yang bisa dilihat dari perkembangan perundang-undangan di Indonesia adalah banyaknya persoalan yang ingin diatur dalam undang-undang. Seolah-olah undang-undang menjadi obat yang paling ampuh untuk mengatasi persoalan yang ada. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan hubungan antar umat beragam, muncul usulan untuk membentuk undang-undang yang mengatur kerukunan antar umat beragama. Contoh lain, merespon aksi…

Revisi PP Ganti Rugi dan Evaluasi Regulasi

Dua hari menjelang peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 92/2015. Penetapan oleh Presiden dan pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan pada hari yang sama yaitu 8 Desember 2015. PP tersebut merupakan perubahan kedua atas PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab…

Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi

Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…

Peran Penting Peneliti Bagi Law Centre

Istilah “Law Centre” mungkin masih belum familier di telinga sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila direalisasikan, konsep itu akan banyak bermanfaat. Para anggota DPD bersatu mengadakan Workshop Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPKIH) dengan tema “Merumuskan Supporting System untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas DPD”. Law Centre, salah satu istilah yang muncul, mendapat perhatian dari…

International Lecture: Mengupas Tuntas HAKI Yang Sedang Ramai Dibicarakan

Indonesia Jentera School of Law (IJSL) pada Jumat, 4 Oktober 2013, mendapat kehormatan untuk disambangi salah satu Profesor dari University of Washington, yaitu Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan begitu saja karena IJSL dengan sigap menggelar International Lecture khusus membahas kasus-kasus Hukum Kekayaan Intelektual yang sedang ramai dibicarakan level internasional, tidak lain…